Beranda Politik Cegah Politik Transaksional

Cegah Politik Transaksional

48
0

TEROPONGBULUSARAUNG.COM, JAKARTA – Momentum pesta demokrasi selalu menjadi ajang rekonstruksi tatanan birokrasi untuk satu periode selanjutnya.

***

Tahun 2019 mendatang, rakyat Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara serentak untuk pertama kalinya. Kita semua berharap, hajatan demokrasi ini bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas, berkarakter dan bermoral.

Rakyat sebagai pelaku utama dan penentu siapa yang berhak menempati kursi kepemimpinan, mendapat tanggungjawab besar dalam rangka pembangunan selanjutnya. Hal tersebut menuntutnya untuk berfikir lebih dewasa, cerdas, dan terbuka. Alhasil, tidak terjadi kekeliruan dalam memilih seorang pemimpin. Artinya, Pemilu bukan sekedar ajang politik transaksional yang justeru mengoyak hakikat demokrasi itu sendiri.

Itulah sebabnya perlu pendidikan politik yang berkelanjutan dalam rangka untuk menyiapkan rakyat yang cerdas dan pemimpin berkualitas serta berdedikasi tinggi kepada nusa dan bangsa.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni mengajak semua pihak terutama partai-partai politik peserta pemilu 2019 untuk menjalankan agenda pendidikan dan menumbuhkan budaya politik yang benar kepada rakyat.

“Perlu adanya pendidikan politik dari partai-partai kepada masyarakat, supaya masyarakat peduli dengan pemilu untuk legislatif maupun eksekutif,” Farouk dalam bincang-bincang bersama wartawan anda di café Cikini di Jakarta, Jum’at (30/11/2018) sore.

Menurut Farouk, masyarakat jangan dimanjakan dengan politik transaksional, tetapi lebih baik dengan pendidikan politik terkait apa yang akan diperjuangkan oleh partai-partai peserta Pemilu. Jika itu dilakukan maka setidaknya akan menghentikan budaya politik transaksional dan hasil politik kita akan lebih berkualitas. “Jadi tidak hanya dinikmati oleh para elit politik,” papar alumnus New York University & the University of Birmingham ini.

Sekadar gambaran, merujuk survey Pusat Penlitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terkait pemetaan politik, sosial, budaya, ekonomi dan keamanan menjelang Pemilu 2019, hanya 41% masyarakat yang tertarik mengikuti berita politik atau pemerintahan. Kemudian hanya 18% masyarakat yang rutin berdiskusi mengenai politik atau pemerintahan secara umum. Dari hasil riset, pejabat pemerintah adalah yang paling banyak dirujuk oleh publik untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat dengan porsi sekitar 30%. Sedangkan media massa arus utamanya hanya 14%.

Mengenai politik transaksional ini, Farouk katakan bukan sekadar isapan jempol tapi mengalaminya sendiri. Kala itu, ada seseorang yang mendekatinya dan menyatakan bersedia menjadi tim sukses dengan menjanjikan perolehan suara dari calon pemilih di daerah pemilihannya. Mereka meminta biaya sekitar Rp4 miliar sebagai tiket untuk lolos ke senayan. “Tentu saya menolaknya, karena terkesan seperti jual beli suara, semacam politik transaksional antara caleg dengan operator dari para pemilih,” tukasnya.

Menurut Farouk, biaya yang harus dikeluarkan tersebut tidak sebanding dengan gaji anggota dewan. Maka dari itu, tidak terelakkan jika caleg yang terpilih melakukan politik transaksional tersebut. Pendek kata, ketika duduk sebagai wakil rakyat yang pertama terbesit bagaimana bisa mengembalikan modal, tetapi meraup keuntungan pribadi semaksimal mungkin. “Inilah politik transaksional yang berujung kepada buruknya produk demokrasi kita,” sebut Farouk.

Ekonom dari Center for Islamic Studies in Finance, Economc and Development (CISFED) ini menilai, demokrasi Indonesia pasca-reformasi belum melahirkan demokrasi yang substantif, yakni demokrasi yang berdampak terhadap terciptanya layanan public dengan baik. Di Negara maju, kelancaran proses demokrasi bisa terlihat dari efeknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Demokrasi perlu dibedakan dengan pemilu. Demokrasi yang substantif bukan aksesories, harus diterjemahkan pada pelayanan public yang baik, berfungsinya sistem penegakan hukum dan keadilan. Ini yang perlu dikritisi dalam perjalanan demokrasi kita saat ini. Demokrasi, akhirnya, harus berujung pada perbaikan layanan public, terciptanya demokrasi ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Caleg DPR-RI dari PKS untuk Dapil DKI II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri) ini.

Farouk yang juga sedang menjalani studi doktoralnya (PhD) terkait pembangunan Indonesia di Universiti Sains Malaysia, Penang mengungkapkan, sejak Orde Beru dan setelah krisis keuangan 1998, Indonesia selalu mencatatkan pertumbuhan ekonomi meski belum begitu siginifikan ketimbang China. Tetapi persoalan seriusnya adalah pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sejumlah kecil masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi belum bisa dinikmati secara merata,” tandasnya sembari menyeruput nikmatnya Capucino. (fri)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.