Beranda Hukum & Kriminal Semua Kios Bensin Pertamini Disegel

Semua Kios Bensin Pertamini Disegel

1042
0

TEROPONGBULUSARAUNG.COM, PANGKEP – Pihak Kepolisian Resort Pangkep yang dikomandai  langsung Kapolres Pangkep AKBP Bambang Wijanarko menertibkan dan menyegel sejumlah Kios Bensin Pertamini tanpa dilengkapi izin operasi dan APAR.

***

Memang betul dilakukan penyegelan karena pertamini tersebut tidak dilengkapi dengan izin operasi serta Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sehingga dikhawatirkam  dapat memicu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ungkap Kapolres Pangkep AKBP Bambang Wijanarko ketika bincang-bincang dengan wartawan anda di rumah makan “Raja Muda”, Rabu (31/1/2018).

“Kami menunggu pihak pertamini untuk datang membawa surat izin. Tetapi terhitung sudah tiga minggu tidak datang membawa surat izin. Maka kami segel dan selidiki pertamini tersebut,” tandas Kapolres Pangkep.

Setelah dilakukan penyegalan. Kami  kemudian memanggil sejumlah instansi terkait untuk menggelar rapat koordinasi membahas perihal pertamini tersebut, yakni pertamina, dinas perdagangan, dinas pertanian, Ketua PN dan Bupati Pangkep.

“Saya mengajak stakeholder terkait untuk membicarakan masalah ini, ungkap Kapolres Pangkep Bambang Wijanarko.

Dalam pertemuan koordinasi, pihak  pertamina menyampaikan  bahwa kehadiran  pertamini tersebut dianggap ilegal, karena bertentangan dengan UU Migas. Untuk menjadi penyalur BBM harus memenuhi standar penyaluran, termasuk adanya izin yang sesuai dengan aturan dari BPH Migas,” pungkasnya.

Hal ini dilakukan semata untuk menjaga keamanan terjadinya kebakaran di lingkungan tempat tinggal warga dan perkampungan penduduk,

Saya jelaskan bahwa awal mula saya perintahkan segel pertamini adalah bermula dari kedatangan saudara Sudirman Ali (staf khusus bupati Pangkep) menghadap ke saya untuk membuat 10 titik pertamini. Dan nanti tiap bulan akan “laporan” ke saya.

Ketika saya tanya izinnya apa ?, maka ditunjukkan ke saya SK Bupati Pangkep yang belum ditandatangani, belum dinomor dan belum distempel.

Saya heran, kok berani nunjukin SK Bupati kosongan ? Sama saja melecehkan Pak Bupati kan.

Saya bilang  ke Pak Sudirman bahwa saya tidak mau koordinasi apabila tidak dilengkapi izin-izinnya.

Perlu dipahami potensi kerawanan yang ada atas kegiatan pertamini tersebut. Pertamini ambil BBM subsidi di SPBU Pangkep lalu diangkut menggunakan jerigen – jerigen, sebagian dituang ke drum dalam pertamini lalu sisanya disimpan dalam rumah. Nah, lalu bagaimana segi keamanannya ? Kalo terjadi kebakaran bagaimana ? Mereka tidak melengkapi lingkungan dengan APAR. Kemudian siapa yang bisa menjamin bahwa solar dari SPBU tersebut tidak dijual ke industri  oleh pertamini ? karena dinas meteorology tidak bisa melakukan uji tera terhadap pertamini karena dianggap ilegal.

Setelah lebih dari  3 minggu saya  tunggu Pak Sudirman tidak memberi saya perizinan-perizinan, sehingga saya perintahkan untuk disegel dan lidik, ungkap Kapolres Pangkep.

Pada rapat koordinasi di Polres Pangkep pada Senin (29/1/2018), statement pihak pertamina bahwa kegiatan pertamini tersebut ilegal karena bertentangan dengan UU Migas. Untuk menjadi sub penyalur BBM maka harus memenuhi  standar  dalam Peraturan BPH Migas No 6 tahun 2015.

“Saya sama sekali tidak bermaksud menghalangi niat baik untuk mendekatkan pelayanan BBM ke masyarakat, namun saya ingin agar semuanya dilakukan dengan benar. Karena itu maka saya mengajak stakeholder terkait untuk duduk bersama membicarakan hal tersebut,” tandas Bambang Wijanarko menegaskan.

Sekaitan dengan berita di medsos tentang Polres Pangkep tertibkan pembelian BBM Jerigen, yang dimuat teropongbulusaraung, dimana pada pemberitaan tersebut nama staf khusus Bupati Pangkep (Sudirman)  disebut-sebut, maka perlu kami luruskan untuk diketahui masyarakat dan para pembaca yang budiman bahwa Sub Pelayanan BBM yang kami bangun di  Desa Batara dan Kelurahan Pundata Baji serta 10 titik pada lokasi yang berbeda, bentuk izinannya adalah SPBBM (Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak) bukan izin untuk Pertamini. Sebagaimana berita di media sosial yang menyebutnya dengan nama Pertamini.

Pembangunan SPBBM yang  kami lakukan itu sangat jelas dalam UU BPH-Migas No. 6 tahun 2015 dan UU No 22 tahun 2001 serta Surat Edaran Menteri ESDM No. 10 E/06/DMJ.S/2016, diperkuat  UU No. 23 tahun 2014 tentang pembentukan daerah – daerah,  serta perlu dipahami bahwa SPBBM tidak dibawah  pengawasan oleh Pertamina, melainkan pengawasan langsung dari BPH – Migas.

Kehadiran SPBBM tersebut adalah hasil kerjasama BPH – Migas dengan Pemda Kabupaten Pangkep. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat yang bermukim di pesisir dan masyarakat yang jauh dari SPBU.

Perlu diketahui bahwa kuota BBM Kabupaten Pangkep hanya terserap 70% saja kepada masyarakat dan ironisnya lagi kebanyakan dimanfaatkan oleh orang dari luar Pangkep yang setiap hari melintas di wilayah Pangkep. Dengan alasan tersebut sehingga kami dari staf khusus membuat “terobosan” dengan Standar BPh-Migas, untuk memudahkan masyarakat dalam mendapat suplai BBM dengan standar prosedur BPh – Migas, yang diperkuat oleh SK Bupati Pangkep dengan SITU – SIUP dari Kecamatan setempat dikarenakan peraturan Bupati No. 27 tahun 2015. Untuk usaha yang bermodal dibawah Rp500 juta, izinnya cukup diurus di kantor kecamatan ketentuannya diatur dalam  Perpres No. 98 tahun 2014. Begitu pula SK Bupati yang diterbitkan berdasarkan progresnya SPBBM. Dengan demikian konsep SK yang kami perlihatkan kepada Bapak Kapolres Pangkep sewaktu kami menghadap sama sekali tidak bermaksud untuk melecehkan siapa pun, tetapi kami menjanjikan dua (2) minggu ke Bapak Kapolres SK  akan rampung. Oleh karena kesibukan internal kami sehingga SK yang kami maksud belum juga selesai, begitu pula SPBBM kami tetap kami tidak operasikan sebelum SK nya terbit.

Untuk ke depan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat tentang SPBBM bagi yang berminat membangun usaha, kami akan mengusulkan kerjasama dengan BPh – Migas untuk menerbitkan buku panduan : “ Cara Praktis dan Legal Membangun SPBBM Desa”. Agar tercipta kesamaan persepsi antara penegak hukum, masyarakat dan Pemkab.

Untuk pembangunan Pangkep yang lebih maju, modern sangat dibutuhkan pendistribusian BBM ke desa – desa guna mendukung visi – misi Pangkep yaitu terwujudnya desa modern, produktif dan berkarakter serta 12 program unggulan Kabupaten Pangkep, demikian Sudirman B menegaskan, Jum’at (2/2/2018) via WA.

Sudirman (staf khusus Bupati) menambahkan,   dari 9 pompa BBM Mini yang disegel oleh pihak Polres Pangkep, hanya 2 (dua) unit yang dapat kami pertanggungjawabkan yaitu SPBBM Unit Desa Batara dan SPBBM unit Kelurahan Pundata Baji  Kecamatan Labakkang, selebihnya diluar dari tanggungjawab kami, karena tidak ada hubungan atau kemitraan dari kami, tandasnya. (*).

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here